Transcript · Indonesian → English
Public Lawsuit Against Government for Environmental Issues
Prabowo and Gibran are being sued by their own people.
Not over the election, not over politics, but because the people feel
the state failed to protect them from forest fires and haze.
In West Kalimantan, residents are suing the president, vice
president, and several government officials at the
Pontianak District Court.
A total of 27 parties are being targeted by the lawsuit.
Tens of thousands of hectares of land burned.
The smoke disrupted schools, transportation, and residents' daily lives.
In fact, 175,000
cases of respiratory
infections have been recorded in seven affected provinces since August.
Interestingly, when the first hearing was held on October 7,
representatives
of the central government were absent.
The hearing was postponed until October 21.
The government says it has taken action, but some
Those affected actually feel that their protection is still inadequate, to the point
they must seek justice through the courts.
Imagine, the people have already faced fires, inhaled smoke, and suffered
losses. Now they must also fight in
court.
The question is, how long must the people fight to
obtain
protection from their own state?
If you do not follow this account, this may be the last content you
see, but if you already do, congratulations. Your political insight will grow
every day.
End of transcript · 212 words · machine translated
Original transcript (Indonesian)
Prabowo dan Gibran digugat rakyatnya sendiri. Bukan soal pemilu, bukan soal politik, tapi karena rakyat merasa negara gagal melindungi mereka dari kebakaran hutan dan kabut asap. Di Kalimantan Barat, masyarakat menggugat presiden, wakil presiden, dan sejumlah pejabat pemerintah ke
Pengadilan Negeri Pontianak. Total dua puluh tujuh pihak menjadi sasaran gugatan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar. Asap mengganggu sekolah, transportasi, dan kehidupan warga. Bahkan, tercatat seratus tujuh puluh lima ribu
kasus infeksi pernapasan di tujuh provinsi terdampak sejak Agustus. Yang menarik, ketika sidang perdana digelar 7 Oktober, perwakilan pemerintah pusat justru tidak hadir.
Sidang pun ditunda hingga 21 Oktober. Pemerintah mengatakan sudah melakukan penanganan, tetapi sebagian rakyat yang terdampak justru merasa perlindungannya belum cukup, sampai harus mencari keadilan melalui pengadilan. Bayangkan, rakyat sudah menghadapi api, menghirup asap, dan menanggung
kerugian. Sekarang mereka harus berjuang pula di pengadilan. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus berjuang untuk mendapatkan perlindungan negaranya sendiri?
Jika kamu tidak follow akun ini, konten ini mungkin yang terakhir kamu lihat, tapi jika sudah, selamat. Wawasan politikmu akan bertambah setiap hari.
