Kritik Investasi Singapura: Transfer Pricing dan Investasi Semu di Indonesia

Lihat potongan video mantan Perdana

Menteri Singapura pada acara Mayday Rally

tahun 2015 lalu.

We are already Indonesia's biggest

foreign investor.

They are fifty times bigger than us.

Two hundred and fifty million people.

From time to time they remind us of that.

Sampai hari ini saya masih ingat betul dan

terus terang saya merasa

tersinggung karena

sebagai mantan kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal

BKPM, saya mengerti bagaimana negara kita

dipandang sebagai negara

peminta-minta oleh Singapura.

Itu adalah pola pikir yang jahat dan keliru.

Sini saya jelaskan.

Pola pikir pemimpin Singapura ini

didasari oleh rasa sombong

karena jumlah investasi

Singapura di Indonesia memang

teratas selama bertahun-tahun.

Jumlah ini membuat mereka

merasa berhak untuk menyatakan

bahwa mereka lebih berarti

meski negara mereka lima

puluh kali lebih kecil. Padahal faktanya terbalik.

Bagaimana mungkin

Singapura yang tidak punya sumber daya alam itu

merasa dan bisa menghidupi kita, kalau mereka tidak secara sengaja

mendesain sistem agar keuntungan

harta yang dikeruk di bumi

Indonesia sementara tiga ribu

hingga empat ribu triliun rupiah

keuntungan dan devisanya diparkir

untuk menghidupi Singapura.

Caranya bagaimana? Mereka menggunakan insentif dan perjanjian

pajak yang hari ini boleh

dipertanyakan dan harus

dipertanggungjawabkan. Apa alasannya harus ada

perjanjian pajak yang merugikan kita seperti ini?

Dan siapa yang harus bertanggung jawab?

Banyak orang Indonesia mendengar

istilah transfer pricing,

tetapi mereka belum paham model kejahatan

ekonomi ini. Saya coba gambarkan dengan perumpamaan

yang

sangat sederhana. Singapura

memasarkan dirinya dengan status

headquarter

dan global trader yang memudahkan

praktik transfer pricing.

Bayangkan ada pengusaha menambang

timah, batu bara, atau

mengolah sawit di Indonesia.

Dari Indonesia barang itu dia jual dulu ke

perusahaan kertasnya

di Singapura seharga seratus.

Sampai di Singapura

perusahaan kertasnya tadi menjual barangnya yang

sama ke pasar dunia dengan

harga dua ratus lima puluh.

Seharusnya negara kita, Indonesia, menerima pajak penuh dari

harga dua ratus lima puluh itu

untuk membangun sekolah, rumah

sakit, dan kampus teknologi kelas dunia setara

NTU

bagi anak-anak Indonesia. Tetapi dengan status khusus di

Singapura tadi, atas selisih

keuntungan seratus lima puluh

yang

dipindahkan ke sana, mereka membayar pajak yang jauh lebih

rendah atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak.

Kemudian keuntungannya diparkir di Singapura.

Ketika mereka perlu membuka

lahan baru atau sawit atau lahan

tambang di Indonesia,

mereka memakai entitas Singapura tadi

untuk berinvestasi kembali ke Indonesia.

Jadi sebenarnya itu adalah orang-orang Indonesia

sendiri atau orang asing lain yang menggunakan entitas

Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.

Itulah yang di dalam laporan IMF disebut sebagai

phantom FDI atau investasi semu. Orang

asli Singapura atau uang asli

Singapura mungkin tidak

sampai seperempatnya yang

secara langsung diinvestasikan

di Indonesia

karena sisanya adalah

uang dari hasil bumi

Indonesia sendiri yang diputar balik.

Mereka menyebut ini adalah round tripping.

Setelah untung besar dari tanah kita,

mereka melantai di Bursa Singapura

karena insentif mereka luar biasa, terkadang

bahkan lebih baik

dari Hong Kong. Dari tiga

grup perusahaan sawit yang

kebunnya di tanah Indonesia

saja, nilai pasarnya di

Bursa Singapura mencapai

hampir

dua ratus triliun rupiah. Dan kalau digabung seluruh

perusahaan berbasis aset Indonesia

yang listing di sana, total

nilainya, pasarnya menembus tujuh ratus hingga

delapan

ratus triliun rupiah. Setelah akumulasi untung dari

perusahaan itu cair menjadi

dividen kepada individu,

dividen pribadi ini

mereka pastikan diputar

lagi dan tidak keluar dari Singapura.

Dengan diiming-imingi pemanis bernama family

office bebas pajak hingga tujuh puluh empat persen

deklarasi harta luar negeri

kita saat tax amnesty

ternyata menumpuk di Singapura. Dan bagian

yang paling

menyakitkan baru saja terjadi

di bulan ini dalam kasus korupsi

sawit Surya Darmadi. Coba kita pakai akal sehat.

Hutannya yang dirusak dan

dibakar itu di Indonesia.

Kejahatannya dilakukan di tanah

Indonesia dan rakyat

Indonesia yang dirugikan

puluhan triliun rupiah.

Tetapi ketika uang hasil

kejahatannya itu mengalir ke bank

Singapura dan kasusnya terbongkar, pengadilan Singapura justru

menyita dan mengambil uang satu koma sembilan puluh enam

triliun rupiah untuk mereka sendiri.

Urusannya apa uang rakyat

Indonesia diambil oleh

Singapura? Di sinilah

wajah asli ekosistem mereka

terlihat

jelas. Ketika bisnisnya

untung dan berjalan

benar, Singapura yang

mengambil keuntungannya.

Giliran terbukti salah dan melanggar

hukum,

mereka ikut menginjak kita

dan uangnya diambil oleh Singapura

juga. Dalam video sebelumnya

saya ilustrasikan

mereka ini

kiasu, jalan berdua mau di tengah.

Maka lengkaplah perumpamaan saya.

Makan, minum, dan tidur di Singapura.

Buang sampah dan buang

air besar di Indonesia.

Dan yang dikatakan mantan Perdana Menteri

Singapura, Lee Hsien Loong, itu

seperti pelengkapnya, meludah di ruang tamu kita.

Saya membuat konten ini hanya ingin menggerakkan jiwa patriotisme kita

sebagai bangsa yang berdaulat, bukan sebagai pecundang atau penghiat

bangsa yang selalu dibayar untuk berpihak ke negara luar.

Singapura harus tahu,

Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun

1998 yang cadangan devisinya tipis sehingga

ekonominya

ringkih. Hari ini ekonomi Indonesia

solid, demokrasi kita maju,

society kita terbuka.

Syarat utama menjadi negara

maju sudah ada semua. Kita tanya

kepada Singapura, apa

mereka sudah siap dengan keterbukaan yang sepenuhnya?

Hanya sang waktu yang tahu. Karena kita dari jauh bisa lihat

keterbukaan Anda sangat semu.

Di zaman keterbukaan kolaborasi,

di mana winner sticks

all, Indonesia

akan mulai hilirisasi.

Saya punya perasaan Indonesia akan membatalkan semua

perjanjian bodoh

termasuk tax treaty bodoh tahun

2020 yang tidak ada untungnya untuk Indonesia.

Indonesia juga akan berbenah

diri dari dalam.

Banyak pekerjaan rumah yang

harus kita bereskan seperti infrastruktur,

birokrasi, efisiensi, dan banyak lagi.

Semua ini dijamin oleh demokrasi.

Tidak berhasil, tidak dipilih lagi.

Singapura lima puluh tahun satu partai.

Selamat berjuang, PAP, sedikit di bawah

langit, tapi pasti di

depan jurang.