Kritik Investasi Singapura di Indonesia: Transfer Pricing dan Investasi Semu

Lihat potongan video mantan Perdana Menteri Singapura pada acara Mayday Rally tahun 2015 lalu.

We are already Indonesia's biggest foreign investor.

They are fifty times bigger than us. Two hundred and fifty million people.

From time to time they remind us of it. Sampai hari ini saya masih ingat betul dan terus terang saya merasa tersinggung karena sebagai mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, saya mengerti bagaimana negara kita dipandang sebagai negara peminta-minta oleh Singapura.

Itu adalah pola pikir yang jahat dan keliru.

Sini saya jelaskan. Pola pikir pemimpin Singapura ini didasari oleh rasa sombong karena jumlah investasi Singapura di Indonesia memang teratas selama bertahun-tahun.

Jumlah ini membuat mereka merasa berhak untuk menyatakan bahwa mereka lebih berarti meski negara mereka lima puluh kali lebih kecil. Padahal faktanya terbalik.

Bagaimana mungkin Singapura yang tidak punya sumber daya alam itu merasa dan bisa menghidupi kita, kalau mereka tidak secara sengaja mendesain sistem agar keuntungan harta yang dikeruk di bumi Indonesia sementara tiga ribu hingga empat ribu triliun rupiah keuntungan dan devisanya diparkir untuk menghidupi Singapura.

Caranya bagaimana? Mereka menggunakan insentif dan perjanjian pajak yang hari ini boleh dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan. Apa alasannya harus ada perjanjian pajak yang merugikan kita seperti ini?

Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak orang Indonesia mendengar istilah transfer pricing, tetapi mereka belum paham model kejahatan ekonomi ini.

Saya coba gambarkan dengan perumpamaan yang sangat sederhana.

Singapura memasarkan dirinya dengan status headquarter dan global trader yang memudahkan praktik transfer pricing.

Bayangkan ada pengusaha menambang timah, batu bara atau mengolah sawit di Indonesia.

Dari Indonesia barang itu dia jual dulu ke perusahaan kertasnya di Singapura seharga seratus.

Sampai di Singapura perusahaan kertasnya tadi menjual barangnya yang sama ke pasar dunia dengan harga dua ratus lima puluh.

Seharusnya negara kita, Indonesia, menerima pajak penuh dari harga dua ratus lima puluh itu untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan kampus teknologi kelas dunia setara NTU bagi anak-anak Indonesia. Tetapi dengan status khusus di Singapura tadi atas selisih keuntungan seratus lima puluh yang dipindahkan ke sana, mereka membayar

pajak yang jauh lebih rendah atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak.

Kemudian keuntungannya diparkir di Singapura.

Ketika mereka perlu membuka lahan baru atau sawit atau lahan tambang di Indonesia, mereka memakai entitas Singapura tadi untuk berinvestasi kembali ke Indonesia.

Jadi sebenarnya itu adalah orang-orang Indonesia sendiri atau orang asing lain yang menggunakan entitas Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.

Itulah yang di dalam laporan IMF disebut sebagai Phantom FDI atau investasi semu. Orang asli Singapura atau uang asli Singapura mungkin tidak sampai seperempatnya yang secara langsung diinvestasikan di Indonesia karena sisanya adalah uang dari hasil bumi Indonesia sendiri yang diputar balik.

Mereka menjubut ini adalah round tripping.

Setelah untung besar dari tanah kita, mereka melantai di Bursa Singapura karena insentif mereka luar biasa, terkadang bahkan lebih baik dari Hongkong. Dari tiga grup perusahaan sawit yang kebunnya di tanah Indonesia saja, nilai pasarnya di Bursa Singapura mencapai hampir dua ratus triliun rupiah. Dan kalau digabung seluruh

perusahaan berbasis aset Indonesia yang listing di sana, total nilainya, pasarnya menembus tujuh ratus hingga delapan ratus triliun rupiah.

Setelah akumulasi untung dari perusahaan itu cair menjadi dividen kepada individu, dividen pribadi ini mereka pastikan diputar lagi dan tidak keluar dari Singapura.

Dengan diiming-imingi pemanis bernama family office bebas pajak hingga tujuh puluh empat persen deklarasi harta luar negeri kita saat tax amnesty ternyata menumpuk di Singapura. Dan bagian yang paling menyakitkan baru saja terjadi di bulan ini dalam kasus korupsi sawit Surya Darmadi. Coba kita pakai akal sehat.

Hutannya yang dirusak dan dibakar itu di Indonesia.

Kejahatannya dilakukan di tanah Indonesia dan rakyat Indonesia yang dirugikan puluhan triliun rupiah.

Tetapi ketika uang hasil kejahatannya itu mengalir ke bank Singapura dan kasusnya terbongkar, pengadilan Singapura justru menyita dan mengambil uang satu koma sembilan puluh enam triliun rupiah untuk mereka sendiri.

Urusannya apa uang rakyat Indonesia diambil oleh Singapura? Di sinilah wajah asli ekosistem mereka terlihat jelas. Ketika bisnisnya untung dan berjalan benar, Singapura yang mengambil keuntungannya.

Giliran terbukti salah dan melanggar hukum, mereka ikut menginjak kita dan uangnya diambil oleh Singapura juga. Dalam video sebelumnya saya ilustrasikan mereka ini kiasu, jalan berdua mau di tengah.

Maka lengkaplah perumpamaan saya. Makan, minum, dan tidur di Singapura.

Buang sampah dan buang air besar di Indonesia.

Dan yang dikatakan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, itu seperti pelengkapnya, meludah di ruang tamu kita.

Saya membuat konten ini hanya ingin menggerakkan jiwa patriotisme kita sebagai bangsa yang berdaulat, bukan sebagai pecundang atau pengkhianat bangsa yang selalu dibayar untuk berpihak ke negara luar.

Singapura harus tahu, Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998 yang cadangan devisinya tipis sehingga ekonominya ringkih. Hari ini ekonomi Indonesia solid, demokrasi kita maju, society kita terbuka.

Syarat utama menjadi negara maju sudah ada semua. Kita tanya kepada Singapura, apa mereka sudah siap dengan keterbukaan yang sepenuhnya?

Hanya sang waktu yang tahu, karena kita dari jauh bisa lihat keterbukaan Anda sangat semu.

Di zaman keterbukaan kolaborasi, di mana winner sticks all, Indonesia akan mulai hilirisasi.

Saya punya perasaan Indonesia akan membatalkan semua perjanjian bodoh termasuk tax treaty bodoh tahun 2020 yang tidak ada untungnya untuk Indonesia.

Indonesia juga akan berbenah diri dari dalam.

Banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan, seperti infrastruktur, birokrasi, efisiensi, dan banyak lagi.

Semua ini dijamin oleh demokrasi. Tidak berhasil, tidak dipilih lagi.

Singapura lima puluh tahun satu partai. Selamat berjuang, PAP. Sedikit di bawah langit, tapi pasti di depan jurang.